Peran aktif siswa dalam budaya politik di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan secara nyata dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut.
1) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS, mulai dari proses pencalonan, seleksi, kampanye, penyampaian visi dan misi, sampai dengan pemungutan suara, serta penghitungan suara. Misalnya, ikut mencalonkan diri sebagai ketua kelas atau ketua OSIS, menjadi tim seleksi atau tim sukses, mempersiapkan dan mengikuti kampanye, mendengarkan dan menanggapi penyampaian visi dan misi, memberikan dukungan suara dalam pemungutan suara, serta menyaksikan penghitungan suara dan pelantikan pengurus OSIS terpilih.
2) Memberikan masukan-masukan dalam proses pembuatan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga dalam setiap kegiatan yang diikuti.
3) Mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah di sekolah.
4) Membuat artikel tentang aspirasi siswa dalam kegiatan politik di sekolah.
Supremasi Hukum
Prinsip supremasi hukum adalah semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukan manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, penguasa maupun warga negara harus mengedepankan hukum. Artinya, penguasa dan rakyat harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Semua warga negara termasuk penguasa atau pemerintah mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Semua itu demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis
